twitter

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

0 komentar
Posted in




Asas-asas dalam HAN
-       Asas-asas umum pemerintahan yang baik/yaka (AAUPB)
-       Prinsip-prinsip dalam good governance
-       Asas-asas HAN lainnya

Kegunaan asas-asas dan prinsip-prinsip (AAUPB dan Good Governance) bagi HAN ini :
-       Sebagai dasar dalam pembentukan HAN.
-       Sebagai pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas.
-       Sebagai dasar bagi kerjasama dan koordinasi diantara badan/pejabat administrasi negara.
-       Memelihara kewibawaan dan kepercayaan bagi administrasi negara dari masyarakat.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) :
-       Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara lainnya
-       Asas persamaan atau non diskriminatif
-       Asas upaya memaksa
-       Asas kepercayaan
-       Asas legalitas/kepastian hukum
-       Asas kecermatan
-       Asas pemberian alasan (motivasi)
-       Asas larangan penyalahgunaan wewenang
-       Asas fairplay


Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang lain
-       Setiap badan administrasi negara mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

Asas persamaan atau asas non diskriminatif
-       Kesamaan hak bagi setiap warga negara.
-       Perbuatan administrasi negara tidak boleh diskriminatif terhadap warga.
-       Hal-hal yang sama harus diperlakukan sama.
-       Di peradilan asas persamaan jarang dipakai karena keadaan yang konkrit tidak pernah sepenuhnya sama satu sama lain.
-       Pemerintah harus dapat memberikan alasan mengapa dalam pelaksanaan yang sepintas sama akhirnya harus dipandang tidak sama.

Asas upaya memaksa
-       Dalam HAN perlu adanya sanksi sebagai upaya supaya orang taat kepada HAN.

Asas kepercayaan
-       Harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi.
-       Menepati janji-janji yang pernah diberikan, bisa dalam bentuk keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan dan bentuk-bentuk rencana.
-       Asas ini menghalangi kebijaksanaan yang berlaku surut, yang merugikan para pihak.

Asas kepastian hukum
-       Badan pemerintahan/pejabat pemerintahan untuk tidak menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya yang menimbulkan kerugian bagi yang berkepentingan.
-       Penarikan kembali keputusan atau pengubahan keputusan dapat dilakukan bila terjadi hal-hal:
1.       Karena perubahan keadaan atau pendapat.
2.       Adanya kekeliruan, pihak yang berkepentingan mengetahui kekeliruan tersebut.
3.       Pihak yang berkepentingan memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menyebabkan keputusan yang keliru.
4.       Tidak ditaati syarat-syarat yang dikaitkan pada keputusan tersebut.
-       Asas kepastian hukum dapat memberi kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat hak dan kewajiban apa yang dikehendaki dari padanya (adanya transparansi).
-       Asas kepastian hukum menghalangi keputusan yang berlaku surut apabila keputusan tersebut merugikan pihak yang terkena keputusan.

Asas kecermatan
-       Suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena akibat dari keputusan tersebut.
-       Kalau fakta-fakta kurang menduking, dapat minta keterangan/mendengar dari pihak yang berkepentingan atau pendapat para ahli.

Asas pemberian saran
-       Suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya.
-       Alasan-alasan yang dikemukakan harus meyakinkan, pemberian alasan tidak saja harus masuk akal, tetapi secara keseluruhan harus sesuai dan memiliki kekuatan meyakinkan.
-       Pemberian alasan sedapat mungkin segera diumumkan atau diberitahukan bersama-sama dengan keputusan yang telah dikeluarkan.
-       Ciri-cirinya :
1.       Adanya penyusunan yang rasional. Pemerintah harus dapat memberi alasan mengapa pemerintah telah mengambil suatu keputusan tertentu.
2.       Keputusan harus memiliki dasar fakta yang kuat.
3.       Fakta-fakta yang menjadi titik tolah dari keputusan yang akan dikeluarkan harus benar.
4.       Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung.

Asas larangan penyalahgunaan wewenang
-       Suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk tujuan dimana wewenang itu diberikan. Bisa menimbulkan detournement de pouvoir.

Asas fairplay
-       Pemerintah di dalam mengeluarkan keputusan harus jujur sesuai dengan yang diinginkan.

Bentuk-Bentuk Keputusan

2 komentar
Posted in




Menurut Utrecht :
1.         Keputusan positif dan keputusan negatif
 *  Keputusan positif
-       Keputusan dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terkena keputusan.
Contoh : keputusan tentang mengangkatan seseorang jadi PNS.
-       Menimbulkan keadaan hukum baru.
-       Membatalkan keputusan yang lama.
 *  Keputusan negatif
-       Penolakan untuk mengubah keadaan hukum yang telah ada.
Contoh : penolakan atas IMB
-       Keputusan negatif berupa :
a.       Pernyataan tidak berwenang
b.      Pernyataan tidak diterima

2.         Keputusan deklaratoir dan keputusan konstitutif
  * Keputusan deklaratoir
-       Keputusan yang menyatakan dasar kewenangan/hukum yang sudah diatur dalam peraturan perundangan.
Contoh : pemberian izin cuti tahunan bagi PNS (PP 24/1996).
-       Keputusan ini hanya mempunyai sifat menerangkan dan tidak mempunyai akibat hukum.
  *  Keputusan konstitutif
-       Keputusan yang membuat hak, keputusan yang membuat hubungan hukum, dan mempunyai akibat hukum.
Contoh : pemberian cuti karena alasan penting.

3.         Keputusan kilat dan keputusan tetap
 *  Keputusan kilat : keputusan yang hanya berlaku pada saat pendek.
*  Keputusan tetap : keputusan yang berlaku untuk waktu yang lama, hingga dibuat yang baru atau ditarik kembali.

4.         Despensasi, Izin, Licensi dan Konsesi
  * Dispensasi
Pernyataan/keputusan dari pejabat administrasi negara yang berwenang bahwa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang dalam surat permohonannya.
Contoh : dispensasi umur perkawinan
  *  Izin
Dispensasi dari suatu larangan.
Contoh : IMB
  *  Licensi
Izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba (keuntungan).
Contoh : licensi obat, licensi karet dan licensi ekspor/impor
   * Konsesi
Keputusan yang memungkinkan yang memperoleh konsesi untuk mendapat dispensasi, izin, licensi dan juga semacam wewenang.
Contoh : pemerintah untuk memindahkan kampung, membuat jalan atau membuat perumahan.

Syarat sahnya keputusan menurut Van der Pot

1.         Keputusan harus dibuat oleh organ yang berwenang/oleh alat pemerintah yang berwenang.
Organ yang berwenang mengeluarkan keputusan berdasarkan peraturan peundang-undangan yang mengatur tersebut. Organ pemerintah tidak berwenang :
a.       Tidak berwenang ratione materiae
Yaitu tidak berwenang pokok yang menjadi obyek keputusan.
Contoh : polda membuat KTP
b.      Tidak berwenang ratione loci
Yaitu tidak berwenang mengenai tempat dan wilayah.
Contoh : walikota semarang tidak berwenang membuat KTP untuk penduduk kabupaten Demak.
c.       Tidak berwenang ratione temporis
Yaitu tidak berwenang mengenai waktu, batasan waktu pembuatan keputusan/batas habisnya masa berlakunya suau keputusan.

2.         Keputusan tidak boleh memuat kekurangan yuridis.
a.       Salah kira/khilaf (dwaling).
-          Salah kira/khilaf tidak sungguh-sungguh
Misal : salah ketik, seharusnya 100 diketik 1000, maka yang sah adalah 100
-          Salah kira/khilaf sungguh-sungguh
Misal : dibutuhkan ahli komputer untuk diangkat menjadi staf ahli administrasi. A ahli komputer akan diangkat tapi malah B ahli bahan bangunan yang bisa komputer yang diangkat jadi staf ahli administrasi.
b.      Keputusan yang dibuat dengan paksaan (dwang).
-          Paksaan keras yang dipaksa sudah tidak punya kehendak/pilihan.
-          Paksaan ringan yang dipaksa masih punya kehendak/pilihan.
c.       Keputusan yang menggunakan tipuan (bedrog).
-          Bila dengan tidak menggunakan tipuan maka keputusan itu tidak akan dibuat dan diterbitkan.

3.         Bentuk dan prosedure harus memuat peraturan yang menjadi dasarnya.
Bentuknya ada 2 macam :
a.       Keputusan yang dikeluarkan secara lisan
Tidak membawa akibat yang lama
Contoh : petugas memerintahkan menunjukkan KTP (saat operasi kependudukan).
b.      Keputusan yang dikeluarkan secara tertulis
Dasar untuk dapat banding karena didalamnya ada alasan dan diktumnya (isi).

4.         Keputusan yang isi dan tujuannya sesuai dengan peraturan dasarnya.
Menurut Krenenburgh-Vegting yang tidak sesuai isi dan tujuannya seperti :
-          Tidak ada alasan/dasar dibuatnya keputusan.
-          Alasan-alasan yang salah dalam membuat keputusan.
-          Memakai alasan/dasar yang sudah tidak dapat dipakai lagi.
-          Keputusan yang dibuat menggunakan wewenang tidak sesuai dengan tujuan yang telah diberikan oleh peraturan yang menjadi dasar wewenangnya (bisa menjadi detournement de pouvoir).


Bagaimanakah akbiat cacat pada keputusan?
*  Stellinga
Keputusan yang cacat itu dapat diterima sebagai sah atau tidak tergantung pada cacat mengenai bentuk dan isinya.
*  Utrecht
Pertimbangan sah tidaknya keputusan yang mengandung kekurangan, dengan memperhatikan :
-          Rechtmatigheid : yaitu apakah keputusan yang telah dibuat sudah berdasarkan pada hukum yang berlaku.
-          Doelmatighteid : yaitu keputusan yang sesuai dengan tujuan dibuatnya keputusan itu.

Perbuatan Pemerintah

5 komentar
Posted in



Pengertian pemerintah :
1.       Pemerintah adalah sama dengan eksekutif
2.       Pemerintah adalah lebih luas dari eksekutif
3.       Pemerintah dalam arti luas dan arti sempit

Pemerintah adalah sama dengan eksekutif
UUD 1945 membagi alat kelengkapan negara terdiri atas tiga kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif. Di sini pemerintah = eksekutif.

Pemerintah adalah lebih luas dari eksekutif
Pengertian pemerintah dalam UUD 1945 bukanlah penyelenggaraan fungsi eksekutif semata-mata melainkan juga fungsi lainnya yang tidak terjangkau oleh fungsi legislatif, fungsi yudikatif.
Pemerintahn selain melaksanakan peraturan hukum yang dibuat lembaga legislatif juga menjalankan hal-hal lain yang menjadi tugasnya, fungsi pemerintah lebih luas dari fungsi eksekutif.

Pemerintah dalam arti luas dan arti sempit
-  Koentjoro Purbopranoto
Pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.
Pemerintah dalam arti sempit : hanya menjalankan tugas eksekutif saja.
-  Wirjono Projodikoro
Pemerintah dalam arto luas meliputi fungsi atau kegiatan kenegaraan, selain fungsi presiden juga meliputi fungsi lembaga tinggi negara lainnya.
Sedangkan pemerintah dalam arti sempit meliputi fungsi presiden saja.

Perbuatan pemerintah :
-  Pendapat komisi Van Poelje :
Perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum publik yang tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
-  Pendapat Romeyn :
Perbuatan pemerintah : tiap-tiap perbuatan dari suatu alat kelengkapan pemerintahan.

Macam – macam perbuatan pemerintah :
1.       Perbuatan yang bukan perbuatan hukum
2.       Perbuatan yang merupakan perbuatan hukum
3.       Perbuatan nyata

Perbutan pemerintah yang bukan perbuatan hukum.
Pengertian perbuatan pemerintah yang bukan perbuatan hukum adalah tindakan pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mempunyai akibat hukum.
Contoh-contoh :
-          Presiden menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana.
-          Menteri perhubungan meresmikan jembatan.
-          Gubernur mengunjungi panti asuhan.

Perbuatan pemerintah yang merupakan perbuatan hukum.
Adalah suatu perbuatan atau tindakan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum. (bentuk keputusan dan peraturan).

Perbuatan nyata
Adalah perbuatan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan.

Yang menjadi obyek kajian dalam HAN adalah perbuatan pemerintah yang merupakan perbuatan hukum.

Perbuatan yang merupaka perbuatan hukum
Terdiri dari :
1.       Perbuatan hukum menurut hukum privat
2.       Perbuatan hukum menurut hukum publik

Perbuatan hukum menurut hukum privat
Pemerintah atau pejabat adaministrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan tertentu menggunakan aturan-aturan hukum privat.
Contoh : pemerintah menyewa pesawat terbang untuk haji.

Perbuatan hukum menurut hukum publik
1.       Perbuatan hukum publik yang bersegi satu --> tidak memerlukan persetujuan pihak lain.
Contoh : surat keputusan.
2.       Perbuatan hukum publik yang bersegi dua --> memerlukan persetujuan pihak lain.

Perbuatan hukum publik yang bersegi satu
Ø  Perbuatan hukum/tindakan hukum oleh pemerintah bersifat sepihak. Dilakukan atau tidak dilakukan sangat tergantung pada kehendak pemerintah/badan administrasi negara.
Ø  Akibat hukumnya adalah dapat timbul karena perbuatan dari pemerintah saja, tidak menunggu reaksi dari pihak yang dilayani/yang terkena tindakan/perbuatan pemerintah.

Perbuatan hukum publik bersegi satu digolongkan sebagai berikut :
a.       Mengeluarkan keputusan (beschikking)
Misal : keputusan tentang pengangkutan/pemberhentian seorang PNS.
b.      Mengeluarkan peraturan (regeling)
Suatu pengaturan yang bersifat umum dan abstrak. Peraturan yang dimaksud dapat berupa UU, PP, Permen, Perda, dll.

Perbuatan hukum publik yang bersegi dua
Ø  Perbuatan pemerintah tersebut, perbuatan hukum dan akibat hukumnya baru dapat timbul setelah adanya kata sepakat antara pemerintah dengan pihak lainnya.
Contoh : pemerintah kota (pemkot) Semarang bekerjasama mengadakan penelitian mengenai cara mengatasi rob/banjir dengan pihak UNDIP. Pemkot Semarang menyerahkan ke pihak UNDIP untuk melaksanakan dan memimpin penelitian tersebut, dengan memakai kontrak kerjasana dengan pihak UNDIP.
Ø  Perbuatan dan akibat hukumnya baru timbul setelah penandatanganan kesepakatan dari para pihak.
Contoh : pemkot Semarang dan UNDIP

Perbedaan keputusan dan peraturan
a.       Keputusan (beschikking)
Keputusan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang sudah diketahui oleh administrasi negara (konkrit).
Misal : keputusan mengangkat A menjadi kepala bagian, keadaan yang ada pada A sudah diketahui oleh yang mengeluarkan keputusan. Keputusan berisi hak dan kewajiban yang melekat pada A.
Keputusan mempunyai sifat individual, konkrit dan final.
-          Individual : keputusan dibuat dan ditujukan kepada seseorang yang jelas identitasnya.
-          Konkrit : keputusan dibuat untuk mengatur hal-hal yang bersifat realita atau kejadian nyata.
-          Final : keputusan dibuat langsung untuk dijalankan oleh yang terkena keputusan tersebut, dengan tidak perlu adanya persetujuan dengan pihak manapun.
b.      Peraturan (regeling)
Peraturan : untuk menyelesaikan hal-hal yang belum diketahui secara terperinci terlebih dahulu, tapi mungkin akan terjadi.
Peraturan merupakan ketentuan umum dan ditujukan pada hal-hal yang masih abstrak.

Peraturan dalam keadaan tidur (slapende regeling)
Peraturan ketika diundangkan belum dapat berlaku di beberapa daerah, berlakunya ditunda atau penentuan berlakunya diserahkan kepada organ pemerintah.

Dasar hukum melakukan perbuatan hukum :
Bagi pemerintah dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan.

Kewenangan
Philipus M. Hadjon :
Kewenangan membuat keputusan diperoleh dengan dua cara :
-       Atribusi : adanya pemberian kewenangan yang baru kepada lembaga/aparat pemerintah.
-       Delegasi : adanya pemindahan/pengalihan suatu kewenangan kepada lembaga/aparat pemerintah.

Freis Ermessen / Diskresi (kebebasan bertindak)
Ø  Kebebasan/kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam mengatasi soal mendesak, yang peraturan penyelesaiannya belum dibuat oleh badan legislatif.
Ø  Dengan freis ermessen berarti sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan pembuat UU dipindahkan ke dalam tangan pemerintah/administrasi negara.

Macam Freis Ermessen / Diskresi
Ø Diskresi bebas : pejabat administrasi negara bebas mengambil keputusan yang mana saja menurut pendapatnya sendiri asal tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh UU.
Ø Dikresi terikat : pejabat administrasi negara bebas mengambil keputusan yang mana saja menurut pendapatnya sendiri dengan jalan memilih alternatif yang ditetapkan oleh UU.

Detournement de Pouvoir (penyalahgunaan wewenang)
Alat negara/administrasi negara menggunakan wewenangnya untuk kepentingan umum, yang lain daripada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasarnya.